April 18, 2014

Bpk Junaedy And Si Unit Link

http://broamos.mee.nu/ - Koalisi Anti Utang menilai pihak swasta lebih baik dalam hal pengelolaan utang dibandingkan pemerintah. Hal ini terlihat dari kuantitas pembukaan lapangan kerja di mana swasta unggul lebih banyak dibandingkan pemerintah.

"Pengaturan lapangan kerja coba dilihat sekarang ini yang lebih mengaturnya lebih kebanyakan swasta ketimbang pemerintah, dengan andalan ini maka risikonya kebutuhan modal yang besar. Itu pemerintah juga seakan memberikan hak eksklusif atau pelonggaran kepada sektor swasta," ujar Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (18/4).

Meski begitu, lanjutnya, fenomena ini bukan tanpa risiko. Penarikan utang asing oleh swasta yang tak diperhitungkan membuat potensi gagal bayar juga tidak bisa diacuhkan.

Dia menyarankan pemerintah untuk membuat cipto junaedy suatu kebijakan yang mengatur utang asing swasta ini. Pasalnya, jika terjadi gagal bayar, maka akan menimbulkan tingkat pengangguran baru.

"Jatuh tempo utang luar negeri swasta juga tak punya kebijakan kuat," ungkapnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3.107,4 triliun. Angka utang ini konsisten naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 269,7 miliar.

Jika dibandingkan bulan Februari tahun lalu, angka utang ini juga junaedy cipto terus naik, di mana Februari tahun lalu utang luar negeri Indonesia hanya USD 253,3 miliar.

Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, utang luar negeri ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah, bank sentral serta utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat USD 122 miliar dan utang luar negeri bank sentral sebanyak USD 7,1 miliar. Sedangkan, utang luar negeri swasta mencapai USD 143 miliar.

Utang luar negeri swasta ini terdiri dari utang luar negeri bank yang tercatat USD 24 miliar dan utang luar negeri bukan bank atau non bank sebesar USD 119 miliar.

Utang luar negeri non bank terdiri dari utang luar negeri LKBB atau non bank financial corporation sebesar USD 8,6 miliar serta utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan atau non financial corporation sebesar USD 110,5 miliar. Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) dikabarkan telah dirotasi menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP). Hal ini karena membangkang perintah Ketua Umum Suryadharma Ali yang hendak memecat sejumlah petinggi PPP.

Romi Commonwealth Life Investra Link Unit Link Terbaik di Indonesia membantah dirinya telah dirotasi di struktur partai. Dia menegaskan, dirinya tak tahu menahu ada rotasi di tubuh partai berlambang kabah ini.

"Saya masih Sekjen, sesuai keputusan formatur muktamar VII PPP di Bandung tahun 2011," ujar Romi dalam keterangannya, Jumat (18/4).

Dia membantah pernyataan Wasekjen PPP Saifullah Tamlihayang menyebutkan ada rolling berdasarkan hasil rapat Pengurus Harian (PH) hari ini. Pertemuan pagi ini di kantor DPP PPP, hanya dihadiri hanya 15 orang dari 55 orang anggota pengurus harian DPP PPP.

Menurut Romi, rapat tersebut tidak sah. Sebab menurut Anggaran Rumah Tangga Pasal 57 ayat 2, rapat pengurus harian harus dihadiri seperdua dari anggota pengurus harian.

"Artinya rapat PH DPP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 28 orang anggota PH DPP," tegas dia.

Dia juga merasa protes jika keputusan diambil berdasarkan alasan mendesak. Kalau pun mendesak, harus ada minimal 4 orang wakil ketua umum, ketua bidang organisasi, sekjen, dan wasekjen bidang organisasi.

"DPP PPP tidak pernah mengadministrasikan surat keputusan terkait pemecatan atau rolling. Siapa pun yang muncul adalah ilegal, melanggar AD/ART PPP, dan dengan demikian batal demi hukum sesuai hasil konsultasi kami kepada mahkamah partai," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi dan Ketua DPW Jawa Barat, Rahmat Yasin tidak hadir dalam deklarasi koalisi PPP dan Gerindra di kantor DPP PPP, Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta. Keduanya tidak hadir diduga terkait surat pemecatan yang dilayangkan kepada mereka.

Wakil Sekjen PPP, Saiful Tamliha, telah mengatakan sebelumnya, alasan pemberhentian tersebut akibat melanggar AD/ART partai.

"Alasannya, mereka yang diberhentikan itu tidak mentaati AD/ART. Commonwealth Life Investra Link Tidak menjunjung tinggi martabat PPP," terang dia di lokasi, Jumat (18/4).

Selain itu, kedua politisi PPP yang mendapat surat pemberhentian itu dianggap mengganggu suasana internal partai.

"Mereka meresahkan DPP. Di saat penghitungan suara mereka kumpul di Bogor enggak ikut mengawal suara," pungkasnya.

Selain itu Sekjen PPP Romahurmuziy juga tak nampak. Sebelumnya Romy tak menyetujui pemecatan kader-kader PPP oleh Suryadharma.

Posted by: amosnainggolan at 01:57 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 684 words, total size 6 kb.

Comments are disabled.
13kb generated in CPU 0.01, elapsed 0.0196 seconds.
33 queries taking 0.0123 seconds, 53 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.